Alasan orang menolak KPR karena pinjol – Mayoritas pembeli hunian khususnya rumah tapak, diindonesia menggunakan skema pembiayaan bank. Calon debitur tentunya harus melampirkan berbagai persyaratan untuk diperikasa bank, seperti kemampuan mencicilnya sehingga rumah yang dibiayai bisa lancar dan tidak menjadi kredit macet yang dapat mengakibatkannya menjadi beban bank.
Fenomena pinjol yang semakin banyak dan mudah untuk diakses, membuat banyak masyarat berbondong-bondong untuk memanfaatkannya. Namun akibat tidak di dukung oleh literasi dengan pengaturan uang yang tidak tepat, dan pada akhirnya tidak sedikit yang pinjamannya macet sehingga masuk kedalam black list debitur yang akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman kedepannya.
Para pengembang rumah sederhana yang menjual rumah secara kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan para pengembang itu mengatakan bahwa banyak dari nasabahnya yang ditolak KPR-nya oleh BTN karena mereka tidak lolos BI Checking. Dan status mereka tercatat sedang melakukan pinjaman/pinjol.
Ketentuan dari BTN adalah bahwa debitur yang hendak mengajukan kredit harus berstatus lancar atau tidak punya pinjaman ditempat lain. Sehingga untuk diterimanya mereka harus melunasi pinjamannya yang macet dipinjol agar statusnya tidak ada dalam daftar black list.
Jadi faktor gagalnya pengajuan kredit masyarakat yang disebabkan oleh pinjol, dan semakin banyak terjadi karena aktivitas pinjol akan semakin mudah untuk dilakukan.
Masalah ditolaknya KPR karena pinjol ini juga akan semakin rumit dan sulit diatasi karena kebanyakan pemberi jasa pinjol bukan dari kalangan perbankan sehingga hal ini juga yang membuat bank sulit untuk melakukan penilaian untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan PKR.
Adapun solusinya menurut Nixon, Nixon adalah presiden resmi bank mantap. Nixon menyebut akan meminta persyaratan tambahan dalam bentuk peningkatan atau top up dari limit dari harga rumahnya sehingga bisa digunakan untuk melunasi pinjol calon debitur. Dan pada sisi lain, solusi ini tidak diikuti secara kooperatif oleh perusahaan pinjol yang tetap menghitung bunga sehingga membuat nasabah kesulitan dalam melunasinya. “BTN memberikan toleransi kepada calon debitur jika masih memiliki pinjaman kredit macet ataupun menunggak dari aktifitas pinjol selama 90 hari. Tetapi ketika sudah menyangkut pinjol ini prosesnya memang sedikit ribet sehingga membuat teman-teman kantor cabang untuk lebih mudahnya langsung ditolak. Dan harus disikapi dengan serius karena rejection 30 persen BI checking itu sangat besar.”
Pada tahun 2022, pemerintah melalui kementrian PUPR telah mangalokasikan dana subsidi perumahan dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah. dan masih dibantu dengan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22,586 rumah.
Komisioner badan pengolahan tabungan perumahan rakyat (BP tapera) Adi Setianto menuturkan, realisai penyaluran KPR FLPP hingga 18 november 2022 mencapai Rp 21,27 triliun unutk sebanyak 191,197 unit. dan bank BTN menjadi penyalur KPR FLPP tertinggi dengan kontribusi lebih dari 53 persen dan posisi kedua tertinggi diitempati oleh BTN syariah dengan kontribusi 11,85 persen.
Sementara itu, realisasi pembiayaan tapera mencapai Rp 636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit rumah. Dengan jumlah tersebut, BTN menjadi penopang utama yang menyalurkan pembiayaan Tapera sebanyak 3.093 unit rumah, atau lebih dari 72 persen. “Kami harap bank lain ikut meningkatkan lagi kontribusinya dalam penyaluran program KPR untuk MBR”.
Sementara itu realisai pembiayaan tapera mencapai Rp 636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit rumah. Dengan jumlah tersebut BTN menjadi penopang utama dengan menyalurkan pembiayaan tapera sebanyak 3.093 unit rumah atau lebih dari 75 persen.
BACA JUGA : Belajar Dari Kasus Jessica Iskandar Tips Jika KPR Tak Lunas Tepat Waktu .