DPR merencanakan KPR hingga 40 tahun khusus untuk sarana hunian bagi pekerja milenial di perkotaan. Menurut para Anggota Komisi XI DPR Eriko Sotarduga, harus ada terobosan dari sisi pembiayaan untuk bisa memberikan akses yang sangat besar kepada milenial sekaligus memenuhi angka backlog perumahan yang masih sangat besar.
Sekarang ini para generasi milenial sudah tidak mungkin lagi bisa mengakses rumah di Jakarta dengan harganya yang sudah terlampau tinggi di bandingkan dengan pendapatan yang di terima setiap bulannya. Harga rumah di Jakarta yang paling murah sudah di atas Rp750 jutaan,jika gaji pekerja milenial Rp6 juta-Rp7 juta tentu tidak akan terjangkau.
Baca Juga : Investasi Di Industri Properti
Perkiraan seperti ini, dengan harga rumah hingga Rp750 jutaan, kalangan para pekerja harus menyisihkan sepertiga gajinya untuk mencicil rumah. Rumah dengan segmen seperti itu juga pasti akan membutuhakan uang muka sekitar Rp200 juta hingga Rp300 jutaan dan ini yang akan sangat sulit di sediakan pekerja milenial.
Karena itu Eriko menyebutkan harus ada inovasi dan terobosan dengan mekanisme yang sangat jelas dan pasti supaya segmen ini bisa mengakses sarana huniannya. Seperti dengan menarik tenor kredit yang lebih panjang hingga 30 tahun bahkan hingga 40 tahun seperti yang di terapkan di Australia.
Tanpa adanya fasilitas hunian yang sangat baik maka angan-angan untuk membuat masyarakat sejahtera akan semakin jauh. Untuk rumah yang harganya sekitar Rp750 juta itu saja tipenya sudah sangat kecil yaitu 36 m2 dengan luas tanah 60-72 m2. Tetapi begitu dengan perumahan untuk kalangan pekerja ini harus terus di upayakan dan juga di wujudkan.
Baca Juga : Mengenal Tumbak dalam jual beli tanah
Salah satu yang di dorong yaitu Bank BTN yang merupakan bank BUMN dengan fokus penyaluran pembiayaan perumahan (KPR). Terobosan untuk mekanisme pembiayaan yang bisa menjangkau segmen pasar dari kalangan pekerja ini sangat penting di hadirkan untuk mengurangi backlog perumahan di Jakarta yang juga sangat besar.
Alternatifnya tentunya pasti dengan mengembangkan hunian di Jakarta secara vertikal berupa rumah susun dengan harga yang cukup terjangkau. Di sisi lain, masyarakat juga tetap mendapatkan pilihan untuk yang mereka ingin berhunian di rumah tapak dengan lokasi yang lebih cukup jauh seperti di luar wilayah Jakarta yang memiliki kemudahan untuk aksesibilitas.
Masalah perumahan ini harus menjadi perhatian untuk kita semua, pemerintah sanggup memberikan subsidi yang sangat besar untuk BBM, harusnya untuk perumahan pastinya juga berani. Kepada Bank BTN coba di hitung berapa kebutuhan untuk pembiayaan segmen ini dengan tenor yang bisa 30 hinggs 40 tahun, mayoritas saham Bank BTN milik pemerintah, jadi maka harus maksimal dalam penyalurannya.
Baca Juga : Bisnis Properti Makin Diminati Saat Inflasi Sedang Terjadi